Rony Lahi Sitorus

Masih layakah pertunjukan pertandingan sepakbola profesional didanai oleh uang publik?

07 April 2022
Sejak diberlakukannya Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disebut-sebut melarang pendanaan sepakbola dari dana APBD, sikap pro dan kontra terus mengalir. Pihak yang pro berargumen alangkah sayangnya dana belasan hingga puluhan miliar rupiah habis dipakai untuk mendanai pemain profesional asing dan lokal setiap tahun oleh sebuah pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Pihak yang kontra beranggapan bahwa sepakbola yang diklaim sebagai olahraga paling populer di Indonesia merupakan instrumen persatuan dan kesatuan atau alat untuk membangun bangsa/daerah.
2209_ART_PP_WART09_05.pdf

Manajemen Risiko Menjaga dan Melindungi Reputasi BPK

01 Mei 2019
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan oleh Kemenpan RB kepada Satker yang dianggap telah melakukan pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ploting Penerapan Manajemen Risiko BPK tahun 2018 pada satu Unit Inspektorat Utama (Itama) dan satu Satker Auditorat II A dan Sembilan Satker WBK dan WBBM merupakan wujud usaha BPK untuk Leading by Example.
2019_ART_PP_WART05_01.pdf

Hubungan BPK dengan BAKN-DPR di masa mendatang

01 Januari 2010
Dengan adanya BAKN, DPR akan semakin aktif mengusulkan entitas pemerintah pusat untuk diaudit, meskipun keputusan untuk melaksanakan audit tetap berada di tangan BPK. Melalui hasil kerja BAKN, DPR akan dapat lebih mudah memahami laporan hasil pemeriksaan BPK dan bagaimana menindaklanjutinya.
2010_ART_PP_Hubungan_BPK_dengan_BAKN-DPR_dimasa_mendatang_01.pdf

• 1